Bupati Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, berinisial WM, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Sabtu, 26 April 2025, siang hari. Kedatangan Bupati Banggai ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim satuan tugas (Satgas) KPK di wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat, 25 April 2025.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Bupati Banggai terjaring OTT bersama dengan beberapa pihak lainnya yang diduga terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi. Tim Satgas KPK bergerak cepat setelah mengantongi informasi akurat mengenai adanya transaksi suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Banggai Laut.
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya kegiatan OTT di wilayah Sulawesi Tengah yang melibatkan Bupati Banggai. “Benar, pada hari Jumat (25/4/2025), tim KPK telah melakukan kegiatan penangkapan beberapa pihak di Sulawesi Tengah, termasuk kepala daerah. Saat ini, para pihak yang diamankan sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Ali Fikri melalui keterangan tertulis yang diterima awak media pada Sabtu pagi.
Setibanya di Gedung KPK, Bupati Banggai terlihat mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Beliau didampingi oleh sejumlah petugas KPK dan tampak enggan memberikan komentar kepada awak media yang telah menunggunya sejak pagi. Sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK, Bupati akan menjalani serangkaian pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK dalam waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukumnya lebih lanjut.
Selain mengamankan Bupati Banggai, dalam operasi tersebut, tim KPK juga dikabarkan mengamankan sejumlah uang tunai yang diduga merupakan barang bukti suap. Jumlah uang yang diamankan masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik. KPK juga menyegel beberapa lokasi di Banggai Laut yang diduga kuat terkait dengan tindak pidana korupsi ini, termasuk kantor dinas dan kediaman pihak-pihak yang terlibat.
Penangkapan Bupati Banggai ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kejadian ini tentu sangat disayangkan dan menjadi tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah. KPK menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik korupsi tanpa pandang bulu.
Masyarakat Banggai Laut diharapkan tetap tenang dan mempercayakan proses hukum sepenuhnya kepada KPK. KPK akan bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Informasi lebih lanjut mengenai detail kasus dan status hukum Bupati Banggai akan disampaikan oleh KPK setelah proses pemeriksaan selesai. Penangkapan ini menjadi bukti bahwa KPK terus aktif melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik korupsi di berbagai daerah di Indonesia.